PERINGATAN KERAS! SURATI PRABOWO SEGERA PECAT GIBRAN, INI SURAT TERBUKA DENNY INDRAYANA!!

[musik]

[musik]

[musik]

Apa

[musik]

kabar Bapak Presiden Prabowo? Semoga

sehat selalu. Lama juga kita tidak

berjumpa. Izinkan saya menyampaikan

pandangan ini melalui ruang publik. Saya

tidak mengirimkannya secara pribadi

karena khawatir tidak pernah sampai

kepada Bapak. Salah satu masalah

terbesar menjadi presiden adalah tidak

semua informasi bisa sampai apa adanya.

Gaya kerja istana mungkin berbeda pada

setiap masa kepresidenan. Tetapi satu

hal saya yakin tetap sama. Istana bukan

hanya menyaring siapa yang boleh bertemu

Presiden, tetapi juga menyaring

informasi apa yang boleh sampai kepada

Presiden. Penyaringan informasi itulah

yang berbahaya. Kebenaran yang disaring

perlahan-lahan dapat berubah menjadi

kebenaran yang dimanipulasi. Data yang

diolah terlalu jauh dapat membuat

Presiden mengambil keputusan yang

keliru. Misalnya tentang pertumbuhan

ekonomi dan angka-angka penting lainnya

menurut Badan Pusat Statistik. Tolong

dicek betul, Pak. Mintalah angka yang

sebenarnya. Lebih baik Bapak menerima

kenyataan yang pahit daripada disuguhi

data yang manis tetapi palsu. Sebab

kalau angka statistik yang seharusnya

bersifat pasti saja sudah dikorupsi,

maka arah kebijakan negara juga berisiko

tersesat. Karena itu, Bapak Presiden,

pandangan ini akan saya sampaikan apa

adanya. Mungkin tidak selalu

menyenangkan untuk didengar, tetapi bagi

saya ini adalah salah satu cara membantu

Bapak dan jauh lebih penting membantu

republik. Membacanya jangan sambil marah

loh, Pak. Sebab pendur dugaan saya,

ketakutan kepada kemarahan Bapak itulah

yang mungkin menyebabkan orang-orang di

sekeliling Bapak tidak berani

menyampaikan data dan fakta yang

sebenarnya. Saya [mendengus] masih ingat

pernah dimarin Bapak di apartemen

Darmawangsa. Waduh ngeri Pak dimarahi

mantan dan Jen Kopalsu saja sudah

menegangkan. Apalagi sekarang Bapak

sudah menjadi presiden Republik

Indonesia. Pasti lebih ngeri lagi.

Bapak, saya akan mencoba rutin memberi

masukan, terutama mengenai dua masalah

besar, konstitusi dan korupsi. Hari ini

kita membahas konstitusi, lebih tepatnya

bagaimana mekanisme konstitusional untuk

memberhentikan seorang wakil presiden.

Mengapa saya membahas masalah ini? Pada

Senin, 20 Juli 2026 muncul satu

peristiwa yang sudah ramai

diperpinjangkan halayak. Dalam sidang

kabinet paripurna di Istana Negara, Wak.

Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk di

bagian bawah sejajar dan bersebelahan

dengan para menteri koordinator. Ia

tidak duduk sejajar dengan Bapak.

Sependek ingatan saya, peristiwa semacam

ini sangat langka dalam sejarah

republik. Baru pertama kali terjadi

karena itu menarik dan penting secara

ketatanegaraan. Saya tidak tahu apakah

Bapak menyadari posisi doduk tersebut,

apakah itu atas arahan Bapak, apakah itu

keputusan protokoler istana atau ada

arahan dari pihak lain. Namun apapun

alasannya, posisi duduk wakil presiden

mempunyai makna dan konsekuensi

ketatanegaraan yang serius. Posisi wakil

presiden yang tidak sejajar dengan

presiden bukan sekedar persoalan teknis

rapat. Kalau pihak istana menjelaskan

bahwa itu hanya masalah teknis, maka

teknis yang demikian harus dikoreksi.

Sebab protokol bagi presiden presiden

bukan sekedar urusan kursi, ini urusan

konstitusi. Presiden adalah R1, Wakil

Presiden adalah RU2. Keduanya memang

memiliki kedudukan yang berbeda, tetapi

berada dalam satu lembaga kepresidenan.

Dipilih dalam satu pasangan. Karena itu

dalam acara resmi ketatanegaraan

termasuk sidang kabinet paripurna,

Presiden dan Wakil Presiden seharusnya

ditempatkan duduk sejajar. Tidak harus

selalu persis bersebelahan tetapi harus

sejajar. Dalam sidang DMPR misalnya,

Presiden Wakil Presiden mungkin tidak

duduk persis berdampingan, namun

posisinya tetap sejajar. Mengapa? Karena

kesejajaran mengandung makna

konstitusional. Posisi presiden tidak

boleh dibuat lebih tinggi secara

simbolis, bahkan sekedar lebih maju

dapat menimbulkan taksir yang keliru.

Menempatkan Presiden Gibran di bawah

Presiden Prabowo menurut pandangan saya

merupakan kekeliruan protokoler

kepresidenan dan penyimpangan dari

konvensi ketatanegaraan. Apalagi jika

wakil presiden justru ditempatkan

sejajar dengan paramenko, kesalahan

konstitusionalnya menjadi

berlapis-lapis. Mungkin ada yang

mengatakan, "Ah, itu hanya soal kursi.

Jangan dibesar-besarkan.

Keliru. Bernegara mempunyai aturan main.

Bernegara mempunyai hukum. Bernegara

mempunyai konstitusi. Seorang presiden

mengucapkan sumpah untuk menjalankan

Undang-Undang Dasar dan seluruh

peraturan perundang-undangan dengan

selurus-belurusnya.

Sumpah itu bukan rangkaian kata tanpa

makna. Sumpah itu mempunyai bobot moral,

bobot hukum, dan bobot sakral

konstitusional.

kecuali Bapak Presiden memang sedang

mengirimkan pesan politik tertentu

dengan menurunkan posisi duduk wakil

Presiden Gibran menjadi sejajar dengan

Paramenko. Sebagai tindakan protokol

konstitusional tidak tepat, tetapi

sebagai simbol politik dan penilaian

moral terus terang saja saya sangat

setuju. Jangankan sekedar menurunkan

posisi Duduk Gibran, memberhentikannya

melalui mekanisme konstitusional pun

menurut pandangan saya layak dilakukan.

Sebab sejak awal pencalonannya sebagai

wapres telah menimbulkan persoalan

konstitusional yang sangat serius. Bagi

saya putusan paman Usman untuk ponakan

Gibran merupakan salah satu noda hitam

dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Menurut pandangan saya, terdapat

berbagai alasan pemakahzulan yang layak

dilaksanakan secara konstitusional.

Mulai dari dugaan tindak pidana korupsi,

dugaan kejahatan berat lainnya,

perbuatan tercela, hingga persoalan

apakah yang bersangkutan masih memenuhi

syarat sebagai wakil presiden. Tentu

semua itu harus dibuktikan melalui

mekanisme hukum yang sah melibatkan DPR,

pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi,

dan keputusan politik konstitusional di

MPR. Detailnya akan saya sampaikan dalam

surat berikutnya. Namun satu hal penting

apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil

Presiden, Konstitusi memberikan

kesempatan kepada Presiden untuk

mengusulkan dua calon wakil presiden

kepada MPR paling lambat 60 hari sejak

terjadi kekosongan. Artinya republik

masih mempunyai jalan konstitusional

untuk memperoleh wakil presiden baru

yang lebih kompeten, lebih berwibawa,

lebih mampu membantu presiden

menyelamatkan negara. Ada baiknya

Indonesia mempunyai WP Presiden baru

sebelum 2 tahun masa pemerintahan Bapak

pada 20 Oktober 2026. Mungkin dengan

demikian republik ini masih mempunyai

harapan paling tidak sedikit harapan

kepada Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun seorang rekan saya profesor

hukum tata negara pernah mengingatkan,

"Jangan terlalu berharap dan percaya

kepada Prabowo. Sebab katanya berharap

dan percaya secara berlebihan kepada

Prabowo bisa berarti menyekutukan Tuhan

dan itu artinya syirik. Haram hukumnya.

Sekian dahulu Bapak Presiden. Sampai

berjumpa dalam surat kami.

Dan saya ingin membacakan surat dari

sahabat saya ya, sebenarnya junior saya

di ee Fakultas Hukum UGM tapi kopromotor

saya di [tertawa]

ketika saya ngambil doktor ya. Jadi eh

Profesor Deni Indrayana, SH. Lalm, PhD

ya. sekarang banyak mukim di Australia

dan suratnya ini menarik untuk Presiden

Prabowo. Nah, saya ingin membacakan ya

sebagai selingan kita instead of kita

bicara terus mengenai ijazah palsu. Tapi

ee sebelumnya saya ingin memperkenalkan

ya buku ee kontroversi ee vaksin ya

jalan pintas mengubah dunia ee yang

ditulis oleh ee Dr.

dan ee ya saya diberikan amanat ya untuk

mempublikasikannya.

Buku yang luar biasa 734 halaman dan

kalau ee Anda berminat untuk membelinya

ya silakan hubungi nomor-nomor yang

tertera nanti di apa di video ini.

Video ini ya saking beratnya bukunya

tapi jatuh dia ya. Oke. Eh,

begitu ya, Saudara sekalian. Dan saya

ingin membacakan ee wah ini memang harus

diinikan dia. Nah, biar ada keseimbangan

ya. Jadi ee biar

ini ya ini ada silakan ya ada hubungi

Asti Inda Dina gitu ya di nomor-nomor

yang tertera nanti ee bisa dilihat ya

sepanjang video ini. Ee luar biasa

bukunya ya. Ini bukan kumpulan tulisan,

tapi ini sebuah karya yang konon menurut

ee kalau kita lihat recorder

Luis misalnya, wah enggak gampang itu

ngomong tentang vaksin apalagi

berbau-bau ee yang bagaimana gitu ya.

Oke ee coba kita bacakan surat dari Deni

Indrayana ini dan ini ee luar biasa

nantinya ya. Oke, ini juga surat yang

luar biasa. Karena itu pagi tadi sudah

berapa hari surat ini sesungguhnya, tapi

pagi tadi ketika saya membacanya, wah

ini harus saya bacakan ya ee untuk

penanda semangat kita juga ya di pagi

ini. [tertawa][terkesiap]

Oke, sobat semuanya coba kita bacakan

ya. Londo Ireng di Republik Anti Kritik,

Deni Indrayana, advokat Indonesia dan

Australia.

Bapak Presiden Prabowo, selamat Minggu

pagi ya. Minggu pagi yang lalu. Ya,

izinkan saya bersurat lagi seperti biasa

apa adanya saja. Ada dua kegemaran Bapak

yang belakangan membuat saya deg-degan.

Pertama, sering berpergian ke luar

negeri. Kedua, berpidato berjam-jam di

dalam negeri, terutama ketika sudah

meninggalkan teks resmi. Setiap Bapak

mulai berimprovisasi, saya membayangkan

para staf menahan napas. Mereka mungkin

tersenyum di barisan depan, tetapi

jantungnya berlari ke mana-mana. Takut

ada lagi kalimat yang melompat dari

podium, lalu menjadi berita sebelum

pidatonya selesai.

Yang gembira tentu wartawan dan warga

net. Ada bahan baru, ada potongan video

baru, ada lagi yang membuat kita

tertawa. Sayangnya belum tentu membuat

kita bangga. Dinopati Jalal pernah

meminta Bapak mengurangi kunjungan ke

luar negeri. Saya punya permintaan lain.

Kurangilah pidato panjang di dalam

negeri. Jangan tertipu tepuk tangan

relawan yang meminta Bapak terus bicara.

Bisa jadi mulut mereka berteriak,

lanjutkan. Tapi hati kecilnya berbisik

liri. Berhenti, Pak.

Indonesia memerlukan presiden yang gesit

beraksi, bukan terlalu lama berorasi.

Lalu tibalah pidato puncak hari lahir

ke-28 PKB. Dari podium, Bapak berkata,

londo-londok Ireng ini sampai sekarang

masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju

lain kan. Wartawan, jurnalis, pengamat

LSM. Kalimat itu pendek, gemanya

panjang.

[mendengus] Bukan kali pertama kelompok

kritis kepada kekuasaan diber

pengkhianat, antek asing, tidak

nasionalis,

sekarang ditambah satu istilah lama dari

gudang kolonial Londo Ireng. Saya

percaya Bapak bukan orang munafik,

omon-omon tidak antikritik, tetapi kata

dan mata justru menghardik. Kalau saya

menjadi bapak, jabatan pertama yang saya

angkat adalah staf khusus pembisik.

Orang yang setiap pagi wajib membawa

kabar buruk, menyampaikan kritik paling

pahit, dan mengatakan kepada Bapak

Presiden, "Bapak keliru.

Presiden tidak perlu mencari pujian.

Pujian akan datang sendiri bahkan tanpa

diundang. Di sekitar kekuasaan selalu

terjadi inflasi pemuja. Kabar baik

membanjir dari segala penjuru. Kabar

buruk tersangkut di pagar istana.

Yang langkah justru suara jujur. Yang

langkah justru orang yang berkata apa

adanya. Bukan ada apanya. Yang langkah

justru orang yang berani berkata tidak.

Jangan terlalu berharap kepada bawahan.

Bapak Presiden. Banyak yang bermental

hamba sahaya. Jangan pula terlalu

berharap kepada kabinet koalisi.

Sebagian mendukung selama kursi menteri

masih empuk dan anggaran target korupsi

masih bisa diketuk. [tertawa]

Dalam sistem republik yang demokratik

tidak ada yang lebih berbahaya dari

presiden yang antikritik.

Stepen Levitki dan Daniel Zibl dalam How

Democrais Die mengingatkan bahwa

demokrasi masa kini sering tidak mati

oleh kodeta. Ia melemah perlahan dari

tangan pemimpin terpilih sendiri.

Lembaga pengawas dilemahkan, lawan

didilegitimasi, dan kritik diperlakukan

sebagai permusuhan.

Tidak selalu ada tank di jalan, tidak

selalu ada tentara di studio televisi.

Kadang demokrasi mati sambil tepuk

tangan ketika semua partai masuk koalisi

dan semua suara berhasil di berbeda

dianggap pengkhianatan.

Paling berbahaya jika Presiden tidak

mempunyai oposisi yang nyaring

mengawasi. Tidak ada kelompok kritis

yang mengingatkan.

Ingat, tidak ada presiden yang sempurna.

Presiden juga manusia. Presiden pasti

pernah salah. Ya, karena itu kritik

kepada penguasa bukan gangguan

demokrasi. Kritik adalah syarat

demokrasi.

Republik tanpa kritik mudah tergelincir

menjadi pemuja kepada orang. bukan

kesetiaan kepada konstitusi.

Timoti Sneider dalam On Tirani menulis

tentang bahaya kepatuhan yang diberikan

terlalu dini kepada penguasa. Ketika

orang-orang dahulu menunduk sebelum

diperintah, kekuasaan memperoleh ruang

yang bahkan tidak pernah dimintanya. Di

situlah demokrasi mulai kehilangan

tulang belakang. Tanpa oposisi parlemen

yang nyaring, kebijakan lebih rentan

diselewengkan. Rumus klasik Robert

Clitgard dalam controlling corruption

sederhana. Corruption sama dengan

monopoli plus discretions minus

accountability.

Korupsi tumbuh ketika kekuasaan

dimonopoli, diskresi membesar dan

pertanggungjawaban mengecil.

Sekarang arah negara seperti berjalan

dengan rem pengawasan yang blong.

Lembaga-lembaga negara cenderung

dikooptasi.

Hampir semua partai merapat ke koalisi.

PDI Perjuangan pun tidak terdengar

nyaring sebagai oposisi. Entah takut

kasus lama korupsi rentan dibuka lagi.

Entah khawatir jauh dari pundi-pundi.

Ketika kontrol formal dimandulkan karena

semua diajak masuk ke dalam koalisi,

pengawasan dari luar menjadi semakin

terpenting. Di situlah peran masyarakat

sipil, LSM, media, akademisi, mahasiswa,

dan kelompok masyarakat madani lainnya.

Mereka bersuara bukan tanpa risiko.

Kekuasaan biasanya mempunyai tiga cara

untuk melumpuhkan kritik. Dibeli,

dikriminalisasi,

lalu

jika dua cara itu gagal dihabisi.

Nauzubillah ya. Pertama dibeli.

Tidak selalu dengan koper dolar atau

janji emas dari brangkas entah di rumah

siapa. Kekuasaan punya cara yang lebih

rapi. Kursi menteri, Komisaris BUMN,

duta besar, proyek konsesi atau minimal

anggaran baz untuk memuja pemerintah.

Kritik yang sudah dibeli tidak lagi

menggigit. Ia hanya menggonggong sesuai

pesanan. Kedua, dekriminalisasi.

Jika tidak bisa dibeli, kesalahan dapat

disulap menjadi kejahatan. Pelanggaran

administrasi SIM salabim berubah menjadi

korupsi. Penegakan hukum menjadi senjata

untuk melumpuhkan lawan. Padahal

kesalahannya mungkin hanya satu, terlalu

berisik mengkritik. Hukum tidak lagi

mencari keadilan. Hukum menjadikan lawan

sebagai sasaran. Ketiga, dihabisi.

Inilah wajah kekuasaan yang paling

pengecut. Ketika kritik aktivis dijawab

dengan penculikan. Ketika arsenik

membungkam keberanian almarhum Munir.

Ketika air keras membutakan mata Novel

Baswedan dan Andri Yunus.

dibeli,

dikriminalisasi, dihabisi. Tiga kata itu

perlu diulang. Bukan untuk membosankan,

tetapi supaya kita tidak lupa bagaimana

kekuasaan bekerja ketika kritik dianggap

musuh bangsa. Bapak Presiden, kelompok

yang bersikap kritis bukan pengkhianat

negara. Menyamakan kritik dengan

pengkhianatan adalah kekeliruan berpikir

yang fatal dan wajib diluruskan. Negara

bukan hanya pemerintah. Pemerintah bukan

hanya presiden. Mengkritik presiden

bukan berarti membenci negara. Seseorang

justru dapat mengkritik Presiden karena

mencintai republik, bukan karena

membenci Prabowo. Sebagai tentara, Bapak

mestinya terlatih membaca peta

pertempuran. Musuh tidak selalu berada

di luar pagar. Kawan tidak selalu duduk

di dalam lingkaran. Mereka yang

berteriak mengingatkan belum tentu

lawan. Mereka yang diam mengamini belum

tentu kawan. Lawan tidak selalu oposisi.

Kawan tidak selalu koalisi.

Koruptor, Bapak Presiden, merekalah

pengkhianat bangsa yang sesungguhnya.

Mereka jelas tidak duduk di bangku

oposisi yang sulit memperoleh proyek

makan bergizik. Koruptor ada di ada

lingkaran koalisi Bapak sendiri. Ada di

lingkaran. Maksudnya mereka menyamar

menjadi Menteri Jampitsus, Kepala BGN.

Mereka menjadikan kekuasaan sebagai

bungker perlindungan, bertopeng seolah

alim menjadi pejabat, aparat penegak

hukum, oligarki, haji, pencari ee

proyek, bahkan pembisik sehari-hari.

Yang pasti kritik adalah vitamin bagi

kekuasaan. Dalam kondisi negara yang

sedang sakit, dosisnya perlu ditambah.

bukan dibeli, bukan dikriminalisasi,

apalagi dihabisi meskipun hanya sebatas

kata-kata melalui podium orasi. Ingat

Bapak Presiden, pemimpin yang senang

dipuji tapi meradang dikritisi akan

lebih rentan diberhentikan oleh

rakyatnya. Pemilik republik yang

sebenarnya. Kritik adalah cara rakyat

mengingatkan Presiden bahwa mandat

hanyalah titipan. Titipan itu sementara.

Kesabaran rakyat pun ada batasnya.

Republik bukan hak milik presiden.

Republik adalah milik rakyat. Jadi

jangan panggil wartawan, pengamat,

akademisi, dan LSM sebagai londok Ireng

hanya karena mereka tidak ikut bertepuk

tangan. Ingat, mereka adalah alarm

mengingat agar Bapak Presiden tidak

makin jauh tersesat.

Sampai berjumpa dengan surat saya

berikutnya.

Ya, Sobat RH sekalian itu dari Deni

Indrayana ya. Ya.

Ee ee saya ingin melihat apa komentar

Sobat RH sekalian ya.

Tapi kalau saya mau mengatakan kritik

isrit

begitu ya, belum tentu benar kritik

tersebut tetapi kritik dibutuhkan

sebagai sebuah vitamin atau barangkali

juga obat

pahit ketika dicicipi tetapi

menyembuhkan

paling tidak memberikan kesadaran kepada

kita.

Jadi, sahabat sekalian eh

mudah-mudahan ya ini didengarkan. Saya

sendiri kadang-kadang merasa dilema ya

mengkritik pemerintahan ini karena tadi

banyak teman-teman yang sudah masuk

dalam pemerintahan

dan selalu mengatakan, "Sudahlah, tidak

usah mengkritik."

Padahal kalau tidak ada orang yang

mengkritik, maka pemerintahan tidak akan

pernah aware dengan hal-hal yang

barangkali kurang. Korupsi

itu adalah sesuatu yang nyata. Seperti

yang dikatakan Deni Indrayana, korupsi

adalah sesuatu yang nyata.

Jadi,

musuh kita adalah koruptor. And then

koruptor itu tidak bersemayam di luar

orbit pemerintahan.

dia justru berada di sekitar atau di

seputar pemerintahan

dan bukan tidak paham Presiden Prabowo

siapa saja yang seharusnya dibidik

atau diringkus dengan perkara korupsi

besar. Tetapi masalahnya adalah ruetnya

koalisi kekuasaan membuat hal itu

seperti benang kusut yang sulit

diuraikan seperti S if ya. Padahal

sesungguhnya bisa dilakukan bila ada

ketegasan.

Sahabat sekalian ya, saya sering

mengatakan bahwa pemilu kita itu adalah

pemilu comberan. Penuh dengan kekotoran,

penuh dengan kecurangan, money politics,

penggunaan aparatus, kekuasaan, state

facilities, state financial resources

dan lain sebagainya. Jadi menggunakan

aparat, menggunakan uang negara,

menggunakan fasilitas negara.

untuk curang.

Tetapi saya berharap bahwa mereka yang

terpilih itu ada unenlighten leader.

Mereka yang terpilih itu adalah orang

yang sadar betul karena muncul dari

kecurangan, dari kecomberan. maka

kemudian memiliki kesadaran yang

melompat meloncat agar kemudian hal ini

tidak terjadi lagi. Nah, saya kita semua

masih berharap Presiden Prabowo mampu

menjadi an enlighten leader.

Kadang-kadang kita kehabisan kata untuk

mengatakan apa yang sesungguhnya. But

don't worry about me. For example, saya

sudah from the beginning saya sudah

mengatakan saya tidak tertarik untuk

ikut dalam lingkaran kekuasaan. Bukan

karena kekuasaan itu tidak enak atau

menghindari tanggung jawab. hanya ingin

mengatakan kepada halayak bahwa ada loh

orang yang mau menyampaikan kritik itu

bukan karena dia ingin mendapatkan

sesuatu, tetapi karena cinta republik

ini. Ah, cuma memang kadang-kadang salah

diartikan sebagai sikap yang terlalu

keras, ya. Jadi kepada pemerintahan

Prabowo kita melembutkan hati dalam

mengkritik

karena kita masih berharap pemerintahan

ini baru berjalan menjelang 2 tahun

Oktober nanti. Dan kita berharap nanti

setelah 2 tahun itu ada

langkah-langkah keras dan tegas dari

pemerintahan Presiden Jokowi untuk

membersihkan

petualang korupsi di sekitarnya atau di

seputarnya.

Begitu, Saudara sekalian, ya. Ee coba

kita lihat, ya. Once again, kalau mau

memberi kontroversi vaksin, jalan pintas

mengubah dunia karya DRTa, silakan ya

hubungi nomor-nomor yang tertera ya.

Eh, my responsibility is just to inform

you that buku ini sudah terbit ya 734

halaman dan merupakan karya bukan

kumpulan tulisan ya. Betul-betul buku

yang bulat. Oke, Sobat RH sekalian. Coba

kita lihat ya komentar Sobat RH kalian

sekalian terkait dengan hal ini.

Oke.

Oh.

Nah,

saking lamanya saya tidak anu ya, tidak

langsung ini tiba-tiba saya saya enggak

tahu caranya seperti kehilangan anunya

apa ee kehilangan komentar hidupnya.

[tertawa]

Coba kita lihat ya di di e di HP.

Jadi ee sekali lagi sobat RH sekalian

ya, kita combine ya dengan dengan

e ini semua ya. Jadi tidak hanya sekedar

kita bicara mengenai ee apa ijazah

palsu, tapi kita coba bicara hal-hal

lain yang tentu dalam diri banyak hal

yang harus kita bicarakan nih ya.

Ee

coba lihat ya.

Asalamualaikum warahmatullahi

wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Di antara kita Antartika dan Antikritik

ya,

Pak Prabowo selaku Presiden RI setiap

pidatonya tidak menunjukkan kesejukan

untuk rakyat. Ya.

Kemudian selamat pagi, Bang Taiwan

hadir.

Kemudian

eh soal Udin nanti kita akan bicara yang

lain ya. Eh, democracy is broken when

people are limited by time restrictions

on chatting on live command.

Kemudian

apalagi ya?

Mm.

[mendengus] Kritik yang kurang benar.

Yang salah tak sampai menjatuhkan

negara. Penggunaan kekuasaan yang salah

bisa meruntuhkan merusaknya. Tapi

manakala benar menjadikan rakyat dan

negara maju. Oke. Oke. Good ya. Good

point.

Eh,

saya setuju sama Pak Presiden asalkan

ada garansi tidak ada korupsi dan jujur.

Oke

ya, Saudara sekalian sekali lagi ya ini

adalah pendapat ya perspektif. Jadi

jangan khawatir juga bahwa saya berpikir

bahwa negara kita masih negara demokrasi

ya, masih negara konstitusional,

konstitutional democracy. Demokrasi yang

berdasarkan hukum dan konstitusi. Jadi

mudah-mudahan bahwa ini adalah soft

critics actually ya. Jadi jangan perlu

jangan terlalu dirisaukan juga.