0:02
enggak ada gunanya semua itu. Minta KK,
0:06
Terus bantuan ke mana? Sampai sekali gak
0:08
datang-datang. Pergi kalian ke sini
0:13
Di media sosial muncul banyak unggahan
0:15
yang menunjukkan penolakan masyarakat
0:16
terhadap petugas pendataan lapangan
0:18
sensus ekonomi 2026. Apa yang melatar
0:21
belakangi penolakan tersebut? Benarkah
0:23
fenomena ini menjadi cerminan negara
0:25
yang tak lagi dipercaya? Kita bahas.
0:29
Sensus ekonomi 2026 merupakan sensus
0:31
ekonomi kelima sejak pertama kali
0:33
dilaksanakan pada 1986 dan digelar
0:36
setiap 10 tahun, tepatnya pada tahun
0:38
yang berakhiran angka 6. Pendataan
0:41
dimulai sejak 1 Mei 2026 hingga
0:43
pertengahan Juli capaian pengumpulan
0:45
data secara nasional baru sekitar 40%
0:48
dan ditargetkan rampung pada 31 Agustus
0:51
2026 melalui pendataan door to door
0:53
maupun pengisian secara daring. Kepala
0:56
BPS Amalia Adiningar Widyaanti
0:59
menjelaskan sensus ekonomi menjadi dasar
1:01
penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih
1:03
akurat sesuai kondisi terkini.
1:06
Masyarakat hanya diminta menunjukkan KTP
1:08
dan kartu keluarga untuk keperluan
1:10
validasi data bukan difoto. Selain itu,
1:13
responden juga dapat mengisi kuesioner
1:15
secara mandiri melalui tautan resmi yang
1:17
diberikan petugas. Namun, sebagian warga
1:20
tetap menolak dengan berbagai alasan.
1:22
Mulai dari menganggap sensus tidak
1:24
bermanfaat hingga khawatir data
1:26
pribadinya digunakan sebagai dasar
1:31
Di satu sisi, petugas pendatan lapangan
1:33
Sensus Ekonomi 2026 berupaya menjalankan
1:35
tugasnya mengumpulkan data ekonomi
1:37
masyarakat. Di sisi lain, sebagian warga
1:39
justru merasa risih, tidak percaya,
1:42
bahkan menolak didata sebenarnya apa
1:44
yang terjadi di balik fenomena ini.
1:47
[musik] Pengamat politik sekaligus
1:48
peneliti Akademi Hukum dan Politik
1:50
Yogyakarta, Ahmad Farisi dalam artikel
1:53
opini Kompas edisi 11 Juli 2026 menilai
1:56
fenomena tersebut sebagai cerminan
1:57
negara yang tak lagi dipercaya. Menurut
2:00
Parisi, penolakan masyarakat bukan lagi
2:02
sekadar penolakan biasa, melainkan mulai
2:05
menyerupai perlawanan terbuka terhadap
2:07
otoritas negara dan pihak-pihak yang
2:09
dianggap mewakilinya. [musik]
2:12
Yang menjelaskan penolakan di berbagai
2:14
daerah tidak dapat dipisahkan dari
2:16
kebijakan ekonomi politik yang dinilai
2:18
tidak berpihak kepada masyarakat dan
2:20
parlemen dinilai gagal menjalankan
2:22
fungsi representasi rakyat sehingga
2:25
semakin memperdalam rasa kecewa
2:29
Dalam pandangan masyarakat, PPLSE 2026
2:32
dipersepsikan [musik]
2:33
sebagai representasi negara, yaitu pihak
2:35
yang selama ini dianggap tidak hadir
2:37
membela kepentingan mereka. Akibatnya,
2:39
ketika petugas datang, sebagian warga
2:41
meluapkan kekecewaan dengan menolak
2:43
pendataan sebagai bentuk protes terhadap
2:46
ketidakadilan ekonomi yang mereka
2:51
Masyarakat memanfaatkan kehadiran PPLSE
2:53
2026 sebagai saluran untuk meluapkan
2:55
kekecewaan yang selama ini mereka
2:57
pendam. Menurut Farisi, kondisi inilah
2:59
yang membuat sebagian warga kehilangan
3:01
[musik] sikap ramah terhadap petugas.
3:03
Akumulasi ketidakpuasan itu kemudian
3:05
mendorong mereka menolak otoritas
3:07
negara. Meski masyarakat tidak secara
3:09
terang-terangan menyatakan penolakan itu
3:11
lahir karena kecewa kepada negara,
3:13
berbagai alasan yang mereka sampaikan
3:15
terutama kekhawatiran terhadap
3:16
penggunaan data pribadi dan
3:18
ketidakpercayaan kepada pemerintah
3:20
menunjukkan adanya krisis kepercayaan
3:22
yang semakin menguat.
3:25
Sahabat Kompas, penolakan terhadap
3:27
petugas pendataan lapangan sensus
3:29
ekonomi 2026 tampaknya bukan sekadar
3:31
persoalan teknis pendataan. Di baliknya
3:34
tersimpan akumulasi kekecewaan dan
3:36
krisis kepercayaan terhadap negara. Jika
3:38
akar persoalannya memang berada pada
3:40
kepercayaan publik, pertanyaannya
3:42
bagaimana pemerintah dapat memulihkannya
