Formalisasi Syariah di Indonesia (Bagian 1)

Halo semua alaikum warahmatullahi

wabarakatuh teman-teman sekalian Semoga

pada hari ini kita senantiasa memperoleh

karunia kesehatan

dan senantiasa mendapatkan keleluasaan

dalam menjalankan tugas apapun yang

menjadi tugas dan kewajiban kita pada

hari ini teman-teman sekalian kita sudah

membahas banyak hal berkaitan dengan

aneka dimensi politik hukum Islam di

Indonesia nah Pada kesempatan kali ini

saya ingin mengajak teman-teman semuanya

untuk membahas 1 topik yang saya kira

masih sangat relevan sampai dengan hari

ini karena

disamping topik ini menyangkut

kehidupan sebagian besar umat Islam

atau menyangkut kehidupan umat Islam

secara keseluruhan juga berkaitan dengan

dinamika politik nah tema yang akan

ngebahas pada hari ini adalah

formalisasi syariat Islam di Indonesia

Demak ini menarik karena melibatkan

banyak sekali

pandangan dan menyangkut dinamika yang

sangat

kompleks gitu ya Nah kita akan memulai

dengan memotret

akibat atau

upaya

memotret akibat yang ditimbulkan oleh

kejatuhan orde baru bagi dinamika Islam

di Indonesia secara umum atau pada

khususnya dinamika hukum Islam nah

teman-teman sekalian kita semuanya tentu

mengetahui bahwa pada tahun

[Musik]

1998

Indonesia mengalami satu

peristiwa yang sangat penting yaitu

reformasi politik reformasi politik itu

dengan sebuah kenyataan yang terjadi

karena dipicu oleh bagian berbagai macam

faktor kalau kita bicarakan

faktor-faktor apa saja yang mendorong

lahirnya reformasi politik itu tentu

sangat banyak dan bukan

wilayah kita untuk membicarakan itu pada

hari ini tetapi yang paling penting

adalah gerakan reformasi politik yang

terjadi di Indonesia pada tahun

1988 itu membawa akibat yang sangat

besar bagi kebebasan masyarakat

Indonesia dalam mengekspresikan aneka

ragam persoalan atau aneka ragam

pandangan keanekaragam sikap bahkan

ideologi

Hai maka saya ingin sedikit mengurangi

berkaitan dengan

pandangan para ahli politik berkaitan

dengan apa yang sesungguhnya terjadi

pada zaman Orde Baru Berkaitan dengan

politik dan ideologi tentu kita semuanya

tahu bahwa orde baru di bawah

kepemimpinan Soeharto melahirkan

kontroversi dalam arti dari aspek

pembangunan

kita melihat keberhasilan yang dicapai

oleh Soeharto atau oleh Orde Baru

melalui proses modernisasi

tetapi disisi lain ada hal yang

dirasakan oleh masyarakat atau rakyat

Indonesia adalah berkaitan dengan

kebebasan nah para ahli politik sering

menyatakan bahwa ketika mengambil

kekuasaan atau mewarisi

atau melanjutkan kekuasaan

atau pemerintahan dari soekarno-soeharto

memberlakukan tiga hal yang pertama

disebut dengan the Hai dipolitisasi

Kemudian yang kedua adalah deparpolisasi

lalu yang ketiga deideologisasi

Dewi politisasi itu adalah Ia melakukan

tindakan-tindakan

yang

eh apa ya melakukan tindakan-tindakan

politik

terhadap mereka-mereka yang secara

potensial bisa mengganggu stabilitas

kekuasaan orde baru pada umumnya

meskipun secara

secara universal sering diatasnamakan

mengganggu stabilitas negara maka

berbagai tindakan politik yang terjadi

pada orang perorang kelompok berkelompok

pada zaman Orde Baru awal itu bisa

dipahami merupakan bagian dari strategi

depolitisasi

Soeharto kemudian politisasi yang

dilakukan oleh Orde Baru di bawah

Soeharto saya Kemudian yang kedua adalah

deparpolisasi di juga tahu bahwa pemilu

di Indonesia pada tahun

55 Kalau tidak salah itu diikuti oleh

puluhan partai politik pada zaman Orde

Baru ada puluhan partai politik yang

ikut memperebutkan kekuasaan atau ikut

berpartisipasi dalam pemilihan umum

tapi pada zaman Orde Baru partai itu

diperas menjadi tiga yang pertama adalah

P3 partai pembangunan Partai Persatuan

Pembangunan

yang merupakan representasi atau saya

bisa membahagiakannya dengan perasan

dari kelompok Islam atau itu adalah

proses

melokalisir kekuatan politiknya Saya

kira itu cara orde baru untuk

melokalisir kekuatan politik semua

partai islam dikumpulkan atau semua

kekuatan Islam tentu di dalamnya

bergabung aneka ragam partai ya

atau X partai-partai Islam pada zaman

Orde Lama

pada zaman Soekarno berkumpul atau

dikumpulkan dalam satu partai namanya

Partai Persatuan Pembangunan

dari segi politik ini juga depolitisasi

dalam arti

memudahkan kekuasaan untuk mengontrol ya

pergerakan Katakanlah aneka pihak yang

dianggap potensial mengganggu stabilitas

kekuasaan dengan melokalisir kekuatan

Islam dalam satu partai tentu menjadi

mudah bagi orde baru untuk melakukan

kontrol Kemudian yang kedua adalah

golongan karya yang disebut Golkar atau

tim disingkat vulgar Shakira

temen-temen yang lahir di atas tahun

2000-an itu

tidak menang iya tidak menangis

Bagaimana kejayaan Kukar pada zaman Orde

Baru

Hai jangankan zaman Orde Baru sementara

hari ini saja kita masih melihat kulkas

begitu kokoh nah ini sederhananya adalah

partai dimana the ruling party

ada korban adalah the ruling party

partai yang berkuasa itu ya kemudian

yang ketiga adalah Partai Demokrasi

Indonesia atau PTI ini adalah

gampangnya begitu kelompok nasionalis

atau yang lain lain lah yang selain

Islam dan pemerintah selain Islam dan

terguling party maka berada disitu

Betapapun tentu saja kita masih

menemukan ada elemen-elemen seni dalam

PBI pada zaman itu tapi sekali lagi ini

disebut sebagai deparpolisasi dalam arti

sebab memeras partai-partai politik yang

jumlahnya puluhan pada zaman Orde lama

itu menjadi tiga saja Nah jadi tiga saja

tentu ini ini merupakan hal yang sangat

menarik yang

merupakan hal yang sangat menarik kalau

konteks bagaimana kita mengamati

perbedaan yang ditimbulkan orde baru

dengan orde reformasi dalam hal

kebebasan yang dialami rumah syarakat

kemudian yang ketiga adalah

deideologisasi

deideologisasi itu adalah sebuah gerakan

untuk menjadikan Pancasila sebagai asas

tunggal maka contoh sederhananya

Partai Persatuan Pembangunan tadi itu

kan mengalami perubahan dalam hal logo

ya m semula bersimbolkan atau

menggunakan logo Kakbah kemudian

berganti logo menjadi bintang sesuai

dengan kebijakan geologis Asia atau

pewarna Jiban mengadopsi Pancasila

sebagai Izul ideologi-ideologi tunggal

bagi masyarakat Indonesia dan sekaligus

ormas atau organisasi apapun Hai tidur

bisa ini harus menganut ideologi tugal

yang bernama Pancasila nah dalam situasi

yang seperti itu lalu kita bisa

bayangkan Bagaimana

kekuatan-kekuatan yang berbeda dari

pemerintah atau negara

menjadi sulit untuk mengungkapkan apa

yang mereka menghalau simpan di dalam

apa yang mereka inginkan secara sebagai

sebuah idealisme gitu Nah maka ketika

Orde Baru runtuh Pada tahun

1998

kita bisa bayangkan Bagaimana

kelompok-kelompok atau masyarakat

Indonesia pada umumnya yang pada masa

orde baru itu mengalami pengekangan

pandangan atau kebebasan dalam hal

ekspresi Ideologi dan seterusnya dan

seterusnya lalu mengalami kebebasan maka

salah satu hal yang kita bisa lihat

dengan munculnya adegan Crew Khan orde

baru itu adalah kelompok-kelompok yang

dulu tertindas atau merasa ditindas oleh

Orde Baru kemudian bermunculan tak

terkecuali kelompok-kelompok Islam yang

tidak terakomodasi pada zaman kekuasaan

orde baru sehingga ada partai Islam yang

sangat banyak pada pemilu 99 kemudian

juga pada Pemilu 2004 kita bisa melihat

meskipun partai politik Islam selalu

berusaha untuk

melakukan reposisi dan

restoratif sing a

Hai memerlukan perumusan ulang strategi

berkaitan dengan

kekuasaan politik di Indonesia tapi

tidak terlalu signifikan namun secara

umum kita melihat ada partai politik

yang pernah

kemudian ciri lainnya di dalam konteks

ini setelah demokrasi buka pada zaman

pasca orde baru atau reformasi itu

adalah

ekspresi Islam yang yang lebih bebas itu

bermunculan karena ekspresinya bebas

yang lebih Yang lebih bebas bermunculan

maka apapun orientasi Islam muncul di

sini Katakanlah kita bisa saja tidak

setuju dengan pandangan atau istilah

yang diciptakan dalam konteks

kesarjanaan modern untuk menyebut aneka

macam

orientasi Islam dan tapi sebut saja

Islam

literal Islam Hai progresif dan juga

sesudah itu bermunculan mananya adalah

semua orientasi beragama itu dengan

bebas mengekspresikan

pandangan nya masing-masing

dalam kerangka itulah Salah satu

fenomena yang tidak boleh kita lupakan

adalah gerakan yang disebut dengan

formalisasi syariah Islam Indonesia Nah

ini menarik apakah pada zaman Orde Baru

tidak ada formalisasi syariah

secara luas mungkin tidak tetapi

diundangkannya atau disahkannya

kompilasi hukum Islam kemudian

undang-undang peradilan agama sebenarnya

bagi sebagian orang itu dilihat sebagai

bagian dari

formalisasi Syariah yaitu Indonesia akan

tetapi karena kompilasi hukum Islam atau

peradilan agama di Indonesia itu pada

saat itu pada zaman Orde Baru desain

hanya mengurus persoalan-persoalan hukum

keluarga maka dianggap ini belum

sempurna karena Permai Caesar Yaitu ya

berarti harus utuh

baik dalam konteks

hukum privat maupun publik

maka seiring dengan menguatnya gerakan

formalisasi syariat itu kita melihat

sejumlah daerah menerapkan hukum daftar

sejumlah daerah menerapkan hukum Islam

sebagai bagian dari sistem

perundang-undangan yang berlangsung di

daerah masing-masing misalnya kalau kita

lihat secara

zaman-zaman waktu ke waktu sejak era

Orde Baru runtuh itu Nanggroe Aceh

Darussalam adalah provinsi Indonesia

pertama yang membuka jalur bagi

penerapan Syariah Islam di Indonesia

Hai nah Aceh Ini Istimewa karena ada ada

hal yang membuat dia istimewa misalnya

situasi kemasyarakatan atau

berkaitan dengan kesejarahan bagaimana

kesultanan-kesultanan Islam berada di

mana bahagia Aceh maka samping itu juga

ada istimewanya berkaitan dengan proses

politik menjadi Indonesia merdeka siap

Maka menimbang posisi Aceh yang istimewa

dalam struktur Nasional Indonesia

sehingga dinamakan Daerah Istimewa Aceh

itu

penerapan Syariah Islam di provinsi ini

sebenarnya bisa dimaklumi

kalau teman-teman ingin membaca lebih

jauh tentang

bagaimana hukum Islam atau Syariah CIMB

kiper

diberlakukan di Aceh segera bisa

ia merujuk pada studi-studi yang khusus

berkaitan dengan dengan Bagaimana hukum

Islam diberlakukan di Aceh nah

Terlebih jika dihubungkan dengan konflik

berkepanjangan di wilayah ini menyangkut

tuntutan merdeka dari negara kesatuan

Republik Indonesia

maka pemberian izin lagi formalisasi

Syariah Islam di Aceh

menurut saya bisa disebut sebagai

strategi integrasi yang diambil oleh

pemerintah pusat hanya saja

Hai formalisasi syariat Islam di Aceh

itu pulalah yang sebenarnya bisa disebut

menjadi atau sebagai pemicu bagi upaya

serupa di berbagai daerah yang lain

mungkin kondisi-kondisi hari ini mulai

berbeda ya Meskipun kita melihat

Hai betapa kelompok Islam politik begitu

menguat ya begitu menguat dengan aneka

ragam gerakannya hari ini tapi

formalisasi syariah dalam arti

[Musik]

sektoral regional di berbagai tempat

mungkin mengalami perubahan peta

Hah

[Musik]

karena itu segera setelah Aceh gerakan

sejenis juga terjadi di sejumlah daerah

di Jawa di Sumatera Sulawesi kita

melihat ada upaya-upaya atau gairah baru

untuk melakukan formalisasi Syariah pada

zaman itu memasuki dekat dengan Hera

reformasi arena apa keruntuhan orde baru

itu kita melihat di Jawa Barat misalnya

itu ada di Cianjur

kemudian Garut dan Tasikmalaya

yang berusaha untuk melakukan

akhir-akhir formalisasi syariat secara

apa secara resmi

DJ wilayahnya masing-masing gitu ya

kemudian Provinsi Banten juga demikian

bahkan dikenal sebagai Garda depan dalam

memberlakukan hukum Islam nah ini saya

kira juga bisa kita saksikan pada zaman

itu ya Sehingga segala kita bisa katakan

kalau teman-teman ingin mengkaji lebih

dalam lebih intensif dan khusus

berkaitan dengan tema ini saya kira bisa

merujuk kepada studi-studi khususnya

Hai nah kemudian

eh tiga roda di itu bahkan bisa kita

lihat

Hai pada saat itu

Hai Bupati Garut bahkan membentuk

lembaga pengkajian persiapan penerapan

Syariah Islam Nah itu sampai hari ini

bagaimana saya tidak begitu mengikuti Ya

tapi ini kalau kita bicara

sejarah-sejarah yang modern dalam arti

secara modern ya piang Yang Belum lama

ini terjadi kemudian di Sulawesi Selatan

besarnya 6 dari 24 Kabupaten secara

tegas memberlakukan hukum Islam pada

saat itu misalnya keenam Kabupaten itu

adalah Bulukumba

Enrekang Gowa Takalar Maros dan Sinjai

lalu di Sumatera

selain Aceh tadi itu di belakang

Sumatera yang lain juga ada puluhan

Perda yang mengatur pemberlakuan Syariah

Islam tercatat antara lain di Sumatera

Barat dengan Perda Nomor 11 tahun 2001

ditambah lagi jadi 20 melalui Ditambah

lagi dengan instruksi Walikota Padang

pada tahun 2005 bertanya pada tanggal 7

Mar 2005

kemudian di Bengkulu pada Perda

Nomor 24 tahun 2006 yang berkaitan

dengan pemberlakuan hukum Islam atau

Syariah lalu instruksi nomor tiga tahun

2004 nah di Solok misalnya ada

pemberlakuan Perda Nomor 10 tahun 2001

dan No 6 tahun 2002 atau spesifik nya

nanti bisa dibaca ya tetapi Ini sekedar

contoh Bagaimana

formalisasi hukum Islam itu betul-betul

dilakukannya dilakukan oleh para

penguasa lokal gede

lalu Riau

membentuk Komite persiapan penegakan

syariah yang pada saat itu

digalang oleh Hizbut Tahrir dan Partai

Persatuan Pembangunan nah Sebenarnya ya

ini tetapi apakah seputar item Partai

Persatuan Pembangunan itu berkolaborasi

Saya tidak tahu persis bagaimana

konteksnya

nah di Jawa Timur ke

gejala ini kurang begitu populer

sebenarnya kalau dibandingkan dengan

daerah-daerah yang lain namun demikian

di Pamekasan ada penerapan hukum Islam

bahkan diberlakukan secara langsung

melalui surat edaran Bupati Nomor 450

tahun 2002 sekali lagi ini studi bukan

semata-mata studi yang hari ini terjadi

tapi kita bicara juga tentang sejarah

sehingga kita bisa mengetahui konteksnya

kalau diantara data-data tadi yang saya

sebut Ternyata ada yang sudah tidak

berlaku pada hari ini Maka itulah

menjadi bagian dari

kita untuk menjadi bagian dari tugas

kita untuk melakukan rezeki atau Rush

mememe meneliti ulang gitu ya Hai apakah

konteks atau trend pemberlakuan atau

formalisasi syariah di Indonesia pada

hari ini masih sama Katakanlah dengan

tahun 2020 tahun yang lalu di awal

Reformasi dan seterusnya dan seterusnya

Oke

Lalu ada lagi

[Musik]

eh mati Iya tadi dinding

di Pamekasan a Maka teman-teman sekalian

tidak bisa kita pungkiri sebenarnya

bahwa gejala ini telah memicu perdebatan

yang cukup tajam di kalangan gerakan

Islam Indonesia

Sejumlah organisasi Islam

Katakanlah

yang moderat seperti Muhammadiyah dan

Nahdlatul Ulama

Hai atau gerakan-gerakan atau organisasi

otonom kalau di muhammadiyah disebut

dengan ortom kalau dia ini disebut

dengan banom badan otonom itu kurang

lebih sama lah sikap ortom dan banom itu

terhadap organisasi induknya yaitu

moderat dalam menghadapi tentang Syariah

itu menghadapi tentang Syariah di

Indonesia Itu

Nah Tetapi ada juga gerakan-gerakan lain

yang wow dan akan menjadi pelopor

misalnya dulu sebelum seputar dibubarkan

seputar er bersama dengan majelis

mujahidin Indonesia kemudian FPI

menjadi organisasi-organisasi yang

sangat aktif dalam dalam menyuarakan

atau dalam mendukung formalisasi Syariah

kemudian partai islamis seperti Partai

Keadilan Sejahtera Hai senyum atau

partai misalnya PBB dan sukses Oke

sementara disisi lain tadi itu Eh tidak

tidak sedikit pula gerakan islam

kultural yang menentang pemberlakuan

syariat secara formal di Indonesia bukan

karena tidak setuju atau tidak cinta

Islam tapi ada pertimbangan-pertimbangan

yang lain nah Maka teman-teman sekalian

kita lalu mengetahui dari sini bahwa

baik kelompok pengusung maupun penolak

pemberlakuan syariat Islam di Indonesia

sama-sama mendasarkan diri pada aku

mentasi yang kuat Hai para penganjur

formalisasi Syariah Islam misalnya

meyakini bahwa Syariah Islam adalah

satu-satunya solusi

bagi persoalan multidimensi yang

dihadapi oleh bangsa Indonesia

sementara kelompok penolak umumnya

mengajukan realitas berkaitan dengan

keragaman

kemajemukan atau biasanya diistilahkan

pluralitas itu ini agak Sensitif ya

kalau kita ngomong pluralitas atau

puradigm itu tetapi realitas pluralitas

kehidupan kebangsaan di Indonesia

utamanya dalam konteks agama itu

diajukan sebagai kelompok-kelompok yang

tidak setuju dengan formalisasi syariah

Islam di Indonesia nah perdebatan ini

tidak hanya terjadi pada elemen-elemen

Katakanlah Civil Society atau

elemen-elemen non-pemerintah

tetapi juga merambah ke tingkat parlemen

nah menurut saya hal yang seperti ini

bisa dimaklumi mengingat proses

legislasi hukum

adalah sebuah proses politik yang tidak

mungkin dilakukan tanpa peran kalangan

banget nah jadi teman-teman sekalian

menurut saya

dimasa kini maupun di masa yang akan

datang melihat kepala politik yang

belakangan ini terjadi dengan hakikat

pemerintahan yang dinamis seperti

sekarang oleh kelompok tertentu dianggap

sebagai anti Islam atau berusaha untuk

melakukan marjinalisasi umat Islam

menurut saya dalam situasi yang semacam

ini perdebatan tentang

persoalan atau topik ini masih akan

terus menghangat karena formalisasi

hukum Islam tidak hanya melibatkan

persoalan politik tetapi juga itik

budaya sosial dan utamanya

sehingga kita akan lihat nah

eh ini mohon maaf karena kita sekali

bicara bersejarah yang kapal

politik-politik

dulu sebelum kita bicara yang hari ini

betul-betul hari ini maka saya ingin

mengutip beberapa data agak lama

misalnya laporan jajak pendapat

lingkaran survei Indonesia pada bulan

Agustus 2016 Galih 2006

tentang ekspor publik terhadap

formalisasi Syariah Islam mengungkapkan

bahwa mayoritas responden

64 koma tiga persen dari 700 responden

yang dipilih melalui metode

multistage random sampling

menyetujui bahwa hukum yang diberlakukan

di Indonesia adalah hukum nasional yang

menjamin keragaman dan bukan hukum Islam

nah maksud saya Hai nanti kita pada

pertemuan selanjutnya akan coba kita

bandingkan data pada tahun-tahun yang

agak lama ini dengan hari ini jadi data

ini 64 koma tiga persen setuju hukum

nasional

berarti kita suruhnya pekerjaan

julukannya adalah

eh Mereka ingin hidup secara secara

Mazmur di dalam tunggu di tengah

masyarakat yang berbeda dengan

di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya

akan kita lihat Bagaimana profil hari

ini Katakanlah sejak tahun 2010 sampai

dengan hari ini 10 tahun itu apakah

persetujuan terhadap hukum nasional

sebagai hukum yang harus mengatur bangsa

Indonesia itu masih pada posisi 63/64

wanita persen atau semakin tinggi atau

semakin rendah interoute Nah kalau

tinggi maka kita analisis Kenapa menjadi

semakin tinggi kalau semakin rendah

Kenapa semakin rendah juga ngarep bisa

gagal ISIS nah Tetapi trennya menurut

saya naik karena ditentukan apanya

dipengaruhi oleh banyak persoalan tapi

kita nggak bisa berspekulasi kalau tidak

mengutip data secara khusus nah itu

nanti kita akan mengira pada pertemuan

yang berikutnya nah bahkan dikalangan

responden yang beragama Islam sendiri

61 Komatsu persen juga memiliki sikap

yang sama dalam arti tadi itu kan

masyarakat salahmu menabur 4,3

dari 700 responden yang umat Islam itu

enam 1,7 yang memiliki sikap yang sama

dalam arti setuju bahwa hukum yang

diberlakukan di Indonesia itu adalah

hukum negara Bukan hukum-hukum agama

kayak gitu ya

Eh menariknya laporan survei tersebut

juga menyatakan bahwa mayoritas

responden

ke menyetujui keberadaan undang-undang

anti kemaksiatan 8 resep

nah menurut saya

anti kemaksiatan itu kan sebenarnya

tidak harus dimaknai merujuk kepada

agama tertentu karena semua agama

tertentu pasti punya doktrin tentang

Anti Kekerasan itu sehingga andrianti

kekerasan Tum Andi kemaksiatan menurut

saya konteksnya adalah undang-undang

tentang

pengaturan

hal-hal yang meresahkan didalam

masyarakat

istilah kemaksiatan memang lebih lebih

dekat ke agama secara ini secara

apa pesan dan dan pemahaman tapi

kemaksiatan itu kalau kaitanya dengan

kemungkaran yang terjadi di masyarakat

ya berarti orang tidak peduli Agamanya

apa tidak peduli afiliasi politiknya apa

pasti tidak suka dengan terjadinya

kemaksiatan dan kemungkaran sehingga

kalau angkanya 88 mesin Menurut saya itu

Hai tidak bisa diartikan bahwa itu

berarti

kelompok islamis menguat pada ini pada

pada pada pandangan ini

eh hanya saja 53 responden meyakini

bahwa peraturan nanti masih tersebut

sebenarnya sudah terwakili oleh KUHP Nah

itu kan karena terwakil mereka

berartinya ini pandangan bahwa

kemaksiatan itu itu persoalan

kemasyarakatan yang tidak harus selalu

dikaitkan dengan agama tertentu

kemudian

karena itu lalu tidak perlu dibuat

peraturan peraturan baru yang mengatur

soal kemaksiatan tertentu Disamping itu

kata mereka

secara lebih mendasar masyarakat juga

lebih menyukai sistem kenegaraan

Pancasila

sebagaimana yang sekarang ini

berlangsung dan sedikit berat dan

sedikit sekali yang memilih Sistem

pemilihan demokrasi ala barat ataupun

sistem pemerintahan daerah Timur Tengah

ini Jadi ini benar yang yang demokrasi

ala barat

ansich tidak mau seperti negara-negara

Arab yang disertai dengan fortuner

tengah-tengah kalau saya sih jari sih

karena posisi kita secara geografis

berada di berada di timurnya Arab ya

saya lebih suka menyebut barat tengah

karena posisi mereka ada ibadah kita

tapi tengah-tengah hei jeruk kalau orang

Eropa dan Amerika menyebut Timur Tengah

ya oke karena secara wilayah secara

geografis memang negara-negara Arab itu

berada di timurnya mereka dan tidak

terlalu jauh Berarti Timur yang masih

dekat Timur Tengah yang dulu istilahnya

Hai Oke ini maknanya Apa

maknanya pada karbohidrat banyak gitu

loh itu pada tahun 2006 tapi bagaimana

dengan dari ini dengan adanya

gerakan-gerakan Islam politik yang

sangat masif ditambah dengan pergerakan

teknologi informasi yang demikian F

agresif Saya kira petanya sedikit

berubah tetapi kita berusaha titik pada

pada pertemuan berikutnya kita akan

bicara data dan analisisnya

kemudian secara umum sikap masyarakat

terhadap formalisasi Syariah Islam di

Indonesia menurut saya sih sebenarnya

bisa dikategorikan ke dalam tiga

kelompok yaitu mendukung atau proforma

lisasi penolak kontra formalisasi dan

kelompok yang memilih tidak bersikap

dalam perdebatan ini saya ingin mengutip

seorang penulis Mahmud al-husari

menyatakan ke Le bahwa menolak

formalisasi Islam adalah berarti

mendukung sekularisasi

sehingga kelompok penolak formalisasi

Syariah ia istilahkan sebagai proses

polarisasi nah oke Demikian

Ya kita punya cara pandang masing-masing

ya tapi nanti saya akan menawarkan pada

Saya sedih tidak harus pada pertemuan

ini ya hai

eh kelompok pertama adalah

kelompok-kelompok Islam garis keras

Islam ideologis dan Islam politik yang

meyakini

formalisasi Syariah sebagai langkah

pertama dan utama untuk memecahkan

persoalan multidimensional yang dihadapi

oleh Indonesia saat ini sekali lagi

istilah-istilah tadi itu sebenarnya

sekedar untuk memudahkan saya melakukan

kategorisasi

East yuforen Edition download free with

my god corporation I don't mind can you

can you can you can offer you how

kategori-kategori dengan alasan maka

sementara kelompok penentang menentang

formalisasi syariat masuknya Eh pada

umumnya berasal dari kalangan Islam

moderat Dan katakanlah

the progressive liberal itu ya yang

menilai formalisasi bukan kebutuhan

urgen bagi bangsa ini karena Pancasila

sebagai Kamen platform e-commerce

platform bangsa Indonesia terbukti sudah

cukup ampuh untuk menjaga kesatuan

bangsa ini yaitu

sementara kelompok ketiga yang tadi

tidak bersikap itu

bersikap cenderung apatis dalam

menanggapi isu formalisasi Syariah nah

kelompok ketiga ini memang jarang

dipertimbangkan dalam percaturan

karena mereka tidak didominasi kelompok

masyarakat

yang memiliki pemahaman cukup baik

tentang Islam sebagaimana kelompok

pertama dan kedua Tapi Bro Saya justru

kelompok inilah yang merupakan bagian

terbesar masyarakat Indonesia maka

survei tadi itu saya kira memberikan

petunjuk kepada kita

memberikan petunjuk pada

tentang-tentang posisi

rokok terbesar ini

kemudian ke bagi mereka persoalan negara

ini akan dijalankannya dikelola dengan

hukum syariah atau bukan

adalah sesuatu yang tidak terlalu pop

memusingkan pemikiran mereka hal yang

paling utama bagi mereka adalah

bagaimana negara menghadirkan

kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat

oke nah di luar klasifikasi yang saya

buat tadi itu tiga kelompok ada penulis

yaitu Rahmat rasa trusaji dan Rohis

Ahmad yang membagi teori-teori tentang

penerapan Syariah Islam menjadi empat

kelompok yaitu pemikiran formalistik

legalistik pemikiran strukturalistik

pemikiran kulturalistik dan pemikiran

substansialistik aplikatif

Bagaimana penjelasan tentang Mbak harian

atau keempat pandangan terhadap

formalisasi Syariat itu akan kita

lanjutkan pada bagian berikutnya

demikian Terima kasih untuk hari ini

sensasi ini kita akhiri dulu

Assalamualaikum warahmatullahi

wabarakatuh ya

[Musik]

[Tepuk tangan]

[Musik]

[Tepuk tangan]

[Musik]